TRIBUNNEWS.COM - Mengingat merupakan pintu masuk utama ke Selat Malaka yang merupakan wilayah ALKI Satu (Alur Laut Kepulauan Indonesia Satu) atau yang sering disebut ALKI Wilayah Barat, Aceh berada posisi yang sangat strategis dan penting.

Oleh karena itu, diharapkan masyarakat Aceh juga melihat posisi strategis daerahnya dalam pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan menciptakan laut yang aman dan nyaman.

Sebagai tindak lanjut, kerjasama antara masyarakat serta Kantor Keselamatan dan Kamla Aceh akan membangun budaya maritim di daerah tersebut.

Demikian diungkapkan Pokja Intelijen Luar Negeri Badan Keamanan Laut (Bakamla RI), Laksda TNI (Purn.) Amri Husaini dalam pembinaan personil (BinPers) Kantor Keselamatan dan Kamla Aceh, Rabu (26/8/2015).

Hadir pula dalam BinPers itu Pokja Komunikasi Publik AM Putut Prabantoro dan Staf KPIML (Kantor Pengelola Informasi Mara Bahaya Laut) Letkol Maritim Bernardus Wibowo.

Dijelaskan Amri Husaini, Selat Malaka merupakan salah satu selat tersibuk di dunia yang setidaknya lebih dari 52.000 kapal yang melewatinya setiap tahun. Pintu utama masuknya kapal-kapal tersebut ke Selat Malaka adalah perairan laut Aceh.

Sehingga, pemantauan pertama kali lalu lintas pengguna laut yang melintasi wilayah laut provinsi tersebut memiliki konsekuensi ke wilayah ALKI Satu. Dengan demikian, jika pemantauannya cukup baik, segala bentuk pelanggaran ataupun kejahatan di laut seperti illegal fishing, human trafficking, illegal logging, penyelundupan narkoba, perompakan dll dapat diatasi segera.

“Aceh merupakan pintu masuk utama ke Selat Malaka. Bagaimana menciptakan laut yang nyaman dan aman bagi penggunanya diawali dari Aceh. Lemahnya pengawasan laut Aceh bisa dipastikan berimbas pada keamanan dan keselamatan laut di wilayah ALKI satu. Oleh karena itu pemantauan kapal-kapal yang melalui wilayah laut Aceh selain bergantung pada Sistem Peringatan Dini (SPD) atau Early Warning System (EWS) ini, juga diharapkan berasal dari keterlibatan masyarakat Aceh,” ujar Amri Husaini.

Sementara itu, Putut Prabantoro menjelaskan, BinPers Bakamla RI itu dilaksanakan di seluruh Indonesia. Hal itu merujuk pada UU 32 No. 2014 tentang Kelautan, Perpers No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla, KEPPRES No. 44 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Bakamla RI serta Program Kerja Bakamla RI 2015.

BinPers itu meliputi, motivasi, kinerja, tanggung jawab, pesan moral dan sekaligus peningkatan kapabilitas para personil Kantor Pemantauan Stasiun Bumi serta Keselamatan dan Kamla di seluruh Indonesia.

Daerah tujuan pembinaan personil meliputi Kantor Stasiun Bumi Babel, Kantor Keselamatan dan Kamla Aceh, Kantor Keselamatan dan Kamla Sambas Kalbar, Kantor Keselamatan dan Kamla Tarakan Kaltim, Kantor Keselamatan dan Kamla Natuna Kepri, Kantor Kamla Zona Maritim Wilayah Barat, Kantor Stasiun Pemantauan Keselamatan dan Kamla Batam Kepri, Kantor Keselamatan dan Kamla Tanjung Balai Karimun Kepri, Kantor Kamla Zona Maritim Wilayah Tengah, Kantor Stasiun Bumi serta Pemantauan Keselamatan dan Kamla Manembo-nembo Sulut, Kantor Keselamatan dan Kamla Kema Sulut, Kantor Keselamatan dan Kamla Karang Asem Bali, Kantor Keselamatan dan Kamla Tual Maluku Utara, Kantor Keselamatan dan Kamla Jayapura, dan Kantor Keselamatan dan Kamla Merauke.