TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat TB Hasanuddin angkat bicara mengenai Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Hasanuddin mengaku dibesarkan di daerah tersebut serta pernah bertugas di wilayah itu.

"Jadi saya tahu persis," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/8/2015).

Anggota Komisi I DPR itu mengungkapkan masih adanya persoalan yang belum terselesaikan di wilayah tersebut. "Sekarang belum 100 persen baru 90 persen," ujarnya.

Persoalan pertama adanya rumah dan pekarangan yang terlewat dibayarkan. Pasalnya terdapat dana kerohiman sebesar Rp 29 juta. Lalu adapula persoalan salah ukur.

"Kemudian ada fasilitas sosial dan fasilitas umum yang belum selesai ditempatkan rekolasi 9 titik. Itu semua sudah disepakati menteri PU, DPD, DPR, Gubernur, Bupati duduk sepakat. Kalau pemerintah mau menggenangi waduk hari ini tanggal 30 Agustus tidak ada masalah tetapi sisanya satu bulan dan dua bulan kedepan harus sudah dibayarkan," kata Hasanuddin.

Selain itu, Hasanuddin juga masalah lain yakni perubahan budaya dari petani menjadi nelayan. Ia pun selalu berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Hasanuddin mengaku menyesal jika ada anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tidak berkoordinasi dengannya mengenai persoalan Waduk Jatigede.

"Saya putra daerah, disitu saya ketua yang sah dari DPD PDI Perjuangan diangkat oleh mereka, ngomong dong sama saya seperti apa situasinya. Jangan kemudian datang mencari panggung di hari terakhir, maksudnya apa? Tidak boleh lah kaya begini, toh pemerintahannya juga pemerintahan PDI Perjuangan. Ini kok malah diajak demo," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, dua politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan Arif Wibowo menganggap Perpres No.1 Tahun 2015 tentang Penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Waduk Jatigede bertentangan dan melanggar UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Keduanya, sempat mengunjungi Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang dan berdialog dengan warganya, Minggu (30/8/2015).

"Sehingga pada implementasinya menimbulkan banyak persoalan, ganti rugi lahan dan rumah yang belum tuntas, relokasi yang tidak jelas. Termasuk nasib pendidikan anak-anak yang kehilangan sekolah dan situs-situs sejarah yang belum direlokasi," ujar Arif Wibowo.