TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Momentum pencopotan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso membuat anggota DPR meminta hal yang sama untuk Jaksa Agung.

Jaksa Agung HM Prasetyo menurut mereka juga harus dicopot dari jabatannya karena kinerjanya dianggap menganggu stabilitas ekonomi saat menangani kasus hak tagih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Tim Satuan Tugas Khusus pimpinan Sarjono Turin sebelumnya menggeledah kantor PT Victoria Securities Indonesia terkait kasus hak tagih BPPN.

Banyak pihak menganggap penggeledahan tersebut dinilai dapat menganggu iklim investasi di Indonesia.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon misalnya mengatakan penggeledahan oleh Kejaksaan Agung juga dapat dipandang mengganggu situasi ekonomi. Menurutnya, tindakan Kejaksaan menggeledah PT VSI, juga dapat dipandang menganggu ekonomi.

"Karena tindakan kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung," tuturnya di Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Hal serupa juga dilontarkan Anggota Komisi III DPR RI, Wenny Warouw. Ia mengatakan jika karena stabilitas ekonomi Budi Waseso dicopot, mestinya hal ini berlaku juga untuk Jaksa Agung, HM Prasetyo.

"Harusnya bila Budi dilakukan seperti itu, seharusnya dia gelar perkara agar semua orang tahu, termasuk penangan yang tengah dilkukan Jaksa Agung (HM Prasetyo) Karena mereka banyak menutup-nutupi maka menjadi pincang," ujarnya.

"Kalau sudah menyangkut kasus BPPN itu maka harusnya bongkar semua, dari korupsi BLBI maka semua itu cerita 'sedap'," kata dia.

Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu juga menilai Jaksa Agung telah merusak citra Presiden Jokowi terhadap iklim investasi dan ekonomi nasional, Masinton meminta HM Prasetyo dicopot dari jabatan jaksa agung.