TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan membantah turut membahas mengenai pergantian Kabareskrim yang saat ini dijabat Budi Waseso, saat rapat bersama Kapolri, Wanjakti Polri dan Kompolnas, Kamis (3/9/2015).

Menurut Luhut pihaknya hanya membahas apa yang perlu bicarakan secara umum. Tidak mengenai mutasi person, karena itu adalah wewenang Kapolri sendiri berdasarkan rekomendasi Wanjakti Polri.

"Jadi enggak ada bicara soal (Budi Wasoso) itu. Kami hanya sepakat bahwa kami memberikan keterangan-keterangan yang kami anggap jangan berlebihan, tapi tidak mengurangi tindakan hukum," kata Luhut usai rapat di kantornya, Jakarta Pusat.

Luhut bahkan mengatakan bahwa pemerintah sampai saat ini mendukung penuh langkah Polri dalam mengusut kasus-kasus korupsi besar di Tanah Air.

Pernyatan itu disampaikan Luhut juga untuk menepis kabar pencopotan Budi Waseso lantaran aksinya menggeledah kantor Dirut Pelindo II R.J. Lino yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dwelling time, alias bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kami sangat mendukung Pak kapolri, sangat dukung, Pak Kapolri sudah sangat banyak melakukan itu. Kita back up semuanya, kita backup Polri, korupsi itu harus diberantas tetapi dengan cara yang benar. Pemberantasan korupsi harus terus dilakukan, namun harus sesuai dengan aturan dan cara yang benar," kata Luhut yang juga menjabat Ketua Kompolnas itu.