Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PDIP Berharap Permintaan Maaf Setya Novanto dan Fadli Zon

Padahal menurut Charles, masyarakat sangat menunggu keduanya menjelaskan alasan kehadirannya tersebut.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in PDIP Berharap Permintaan Maaf Setya Novanto dan Fadli Zon
YouTube
Donald Trump 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Politisi PDIP, Charles Honoris menyayangkan sikap Setya Novanto dan Fadli Zon yang belum meminta maaf pada masyarakat Indonesia karena telah hadir di acara Calon Presiden AS, Donald Trump, beberapa waktu lalu.

Padahal menurut Charles, masyarakat sangat menunggu keduanya menjelaskan alasan kehadirannya tersebut.

"‎Ini yang kita tunggu ya, sampai detik ini belum ada statemen apapun dari Setya Novanto yang katanya speaker of the house, yang ketua DPR, katanya juru bicara DPR, belum bicara apapun soal hal ini. Kita masih menunggu. Saya berharap ada permintaan maaf kepada rakyat indonesia yang paling dirugikan soal hal ini," ujar Charles di depan ruangan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan ‎(MKD), Komplek Parlemen, Senin, (7/9/2015).

Anggota Komisi 1 DPR RI tersebut membantah jika pelaporan yang dilakukan dirinya bersama sejumlah anggota dewan terhadap tindakan Setya Novanto dan Fadli Zon ke MKD merupakan pengalihan isu.

Menurut Charles, tindakannya melaporkan dua pimpinan tersebut ke MKD sebagai bentuk keprihatinan. Bangsa Indonesia malu, Setya dan Fadli sebagai pimpinan DPR telah hadir di acara kampanye.

"Tanyakan ke publik ini pengalihan isu atau bukan karena rakyat Indonesia sedih, merasa malu dengan kehadiran pimpinan DPR di kampanye," katanya.

Charles meminta MKD segera menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Setya dan Fadli di Amerika Serikat tersebut. Menurutnya MKD mesti segera melakukan pembuktian, sehingga nantinya jelas apakah ada sanksi atau tidak bagi kedua pimpinan DPR tersebut.

BERITA REKOMENDASI

"Kita hanya meminta pertanggung jawaban‎ pimpinan DPR yang hadir dalam kampanye calon presiden asing. Kita minta MKD melakukan pembuktian. Kalau terbukti kita minta ada sanksinya," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas