Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Disesalkan, Presiden Batal Hadir dalam Konferensi Internasional Kepala Daerah se Asia Pasifik

Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam acara Konferensi Internasional Kepala Daerah se Asia Pasifik yang diselenggarakan di Wakatobi disesalkan

Disesalkan,  Presiden Batal Hadir dalam Konferensi Internasional Kepala Daerah se Asia Pasifik
Tribunnews/Herudin
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo mendatangi Kampung Kebon Singkong, Klender, Jakarta Timur, Selasa (8/9/2015). Kedatangan Jokowi untuk membagikan sembako, buku, dan kaos untuk warga. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam acara Konferensi Internasional Kepala Daerah se Asia Pasifik yang diselenggarakan di Wakatobi disesalkan sejumlah pihak.

Forum bertaraf internasional yang bertajuk ASIA PACIFIC CONFERENCE ON “Local Government Voices Toward HABITAT III on a New Urban Agenda” And UCLG – ASPAC Executive Bureau & Council Meetings yang diselenggarakan 5-7 September 2015 itu batal dihadiri Presiden Joko Widodo.

Melihat hal ini, Pengamat Sosial Politik dari The Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyayangkan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam forum konferensi internasional tersebut.

Menurutnya kekecewaan para delegasi dan masyarakat Wakatobi bisa dipahami karena masyarakat dan pihak penyelenggara tentu sudah mempersiapkan acara tersebut sejak beberapa bulan lalu, bahkan mungkin satu tahun lalu sudah dipersiapkan, mengingat kegiatan ini merupakan agenda besar yang bertaraf internasional.

"Sayang sekali presiden tidak hadir, padahal forum tersebut sangat strategis yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah yang saling menguntungkan," kata Karyono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/9/2015).

Menurut Karyono, ketidakpastian dan ketidakjelasan soal kehadiran presiden dalam forum internasional ini menujukkan buruknya koordinasi dan komunikasi birokrasi di pihak istana.

Semestinya, kata Karyono, presiden datang atau tidak dalam agenda tersebut tetap harus ada keputusan resmi melalui surat dari pihak sekretariat negara (setneg) atau lembaga lain yang berwenang, tidak cukup melalui lisan apalagi sms atau telephone.

"Presiden tak hadir, tetapi harus ada keputusan yang pasti dan resmi dari instansi pemerintah, yang biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Sekretaris Negara," tuturnya.

Hal senada juga dikatakan, tokoh masyarakat adat Wakatobi, La Ode Kiyamu. Menurut dia kekecewaan warga mulai nampak ketika dari pagi hingga siang belum ada kepastian presiden akan datang. Padahal, warga sudah berbondong-bondong dan berbaris di bawah terik matahari yang menyengat untuk menyambut kehadiran Presiden Jokowi.

"Kami benar-benar kecewa atas ketidakhadiran presiden dalam kegiatan bertaraf internasional yang dihadiri sekitar 200-an kepala daerah dari negara-negara se–Asia Pasifik ini," katanya.

Diketahui, Bupati Wakatobi, Hugua mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan konfirmasi langsung terkait ketidakhadiran orang nomor satu di Indonesia itu, padahal telah menyurat sebanyak tiga kali. Bahkan surat pertama secara langsung disampaikan kepada Mensekneg.

Menanggapi ketidakhadiran presiden, Hugua meminta masalah ini tidak perlu dipermasalahkan dan dibesar-besarkan. "Mungkin presiden sedang ada tugas negara yang lebih penting, ya kita maklumi sajalah", katanya.

Ikuti kami di
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Gusti Sawabi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas