Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PKS Hidayat Nur Wahid meminta meminta pemerintah bersama aparat keamanan berkoordinasi agar insiden penyerangan saat salat Idul Fitri di Tolikara, Papua, tak terulang ketika umat Muslim melaksanakan dan merayakan salat Idul Adha.

"Pihak BIN, TNI atau Polri bekerjasama dengan pemerintah Tolikara agar tidak terulang lagi," kata Hidayat kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2015).

‎Wakil Ketua MPR itu mengingatkan pengalaman terjadinya penggagalan salat Idul Fitri menjadi batu ujian pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. ‎"Harusnya di Tolikara tidak ada larangan," kata dia.

Anggota Komisi VIII DPR‎ itu mengungkapkan pemerintah bersama intitusi penegak hukum harus melakukan pencegahan bila melihat adanya indikasi pelarangan ibadah.
‎
Anggota Komisi VIII DPR Abdul Fikri Faqih menegaskan pemerintah harus menjamin keamanan dan kedaulatan negara di Tolikara menyusul ancaman konflik susulan menjelang Idul Adha tahun ini di wilayah Papua tersebut.

“Saatnya negara hadir, untuk menjaga tegaknya konstitusi di bumi pertiwi, bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya,” ujar Fikri.

Siapapun yang mengaku sebagai warga negara Indonesia harus tunduk pada konstitusi. Dia juga menyatakan, ancaman suatu kelompok terhadap kelompok lain yang hendak menjalankan ibadah keagamaannya bentuk perbuatan melawan konstitusi.

"Di sinilah peran penegak hukum dan aparat negara. Mereka harus mengembaikan wibawa negara dan menciptakan ketertiban umum," beber Fikri.