TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba menilai penanganan asap hingga saat ini belum maksimal dan tidak memberikan upaya jera kepada para pelaku. Dirinya pun meminta satuan tugas (Satgas) penanganan asap agar bekerja dengan cepat agar bencana tersebut dapat teratasi.

"Satgas asap kan sudah ada, saya minta agar segera laksanakan tugas. Karena jika masalah ini berlarut-larut akan menyebabkan masalah ekonomi," kata Parlindungan di Gedung DPD, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Parlindungan menuturkan, untuk mencegah terulangnya kebakaran hutan perlunya beberapa daerah rawan kebakaran dilengkapi alat pemadam. Alat pemadam kebakaran itu untuk mengatasi kebakaran di lahan gambut maupun lahan hutan.

"Pemerintah juga harus mensosialisasikan pencegahan kebakaran," tuturnya.

Dirinya mengaku prihatin dengan terganggunya kesehatan masyarakat akibat asap kebakaran hutan. Menurutnya, kegiatan perekonomian dan transportasi juga paling nyata terkena dampak akibat bencana asap tersebut.

"Kita prihatin dengan kondisi saat ini dimana penduduk di daerah yang terkena dampak terserang penyakit gangguan pernafasan. Kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat juga terganggu," katanya.