TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Pelindo II dan R.J Lino itu sebetulnya hanya "sasaran antara" Rizal Ramli (Menko Maritim) saja. Dia sebetulnya ingin menyikat orang kuat dibelakang Lino."

Hal itu disampaikan Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menanggapi kritik Rizal Ramli kepada RJ Lino, Selasa (15/9/2015).

"Jadi kasus Lino ini hanya jadi semacam pintu masuk saja buat Rizal membongkar praktik mafia yang dibekingi orang yang punya kekuasaan diatas Rizal," imbuhnya kepada Tribun.

Lebih lanjut menurutnya, kritik dan kebijakan Rizal Ramli terhadap kasus Pelindo II dan Direktur Utamanya RJ Lino harus dilihat sebagai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Apapun kebijakan yang diambil oleh Rizal harus dipandang sebagai kebijakan Presiden. Dia bertindak untuk dan atas nama Presiden. Kecuali jika kemudian Presiden mengoreksi kebijakan Rizal sebagai menterinya," ujar Said kepada Tribun.

"Begitulah ketentuannya dalam hukum tata negara. Nah, apa yang dilakukan oleh Rizal dalam kasus Pelindo dan RJ Lino juga harus dianggap sebagai keinginan Presiden," tambahnya.

Oleh sebab itu, menurut Said, tidak perlu Presiden turun tangan untuk urusan tersebut.

"Lain halnya kalau orang di belakang Lino yang punya kekuasaan diatas Rizal, berupaya menghambat langkah Rizal. Maka disitu Presiden wajib turun tangan," tegasnya.