Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro meminta pemerintah mengevaluasi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Menurutnya, penyerapan anggaran yang dilakukan BPWS dari tahun ke tahun sangat rendah.

"BPWS ini sudah enam tahun berdiri telah dikasih dana pertahun sekitar Rp 318-an (miliar) itu tidak bisa menyerap lebih dari 40 persen," kata Nizar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

"Bagaimana badan ini menangani sejumlah proyek yang tidak bisa dilakukan pemda, kita kasih dana tidak bisa habiskan anggaran apa masalahnya."

Nizar menuturkan, pemerintah harus segera mengevaluasi BPWS.

Menurutnya, jika memang kinerja BPWS tidak maksimal lebih baik dibubarkan, dan anggarannya dapat dialokasikan untuk keperluan yang lain.

"Kalau mau dibubarkan ya bubarkan, alihkan anggaran ke yang membutuhkan seperti kekeringan di Papua, kebakaran di Riau dan sebagainya," katanya.

Nizar mengatakan, jika memang kesalahan ada pada sumber daya manusia di BPWS, maka hendaknya bisa mengganti dengan orang baru.

"Yang masih plt didefinitifkan atau ganti orang yang kompeten di dalamnya," ujarnya. (*)