TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Tidak ada koruptor bebas dari jerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjadi dasar anggota DPR RI memilih calon Pimpinan lembaga antirasuah.

Apalagi meloloskan kandidat pemimpin KPK yang warna politiknya sangat kental.

Karena itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri, mengatakan DPR harus memilih kandidat yang berintegritas, berani memberantas korupsi, relatif independen dari kekuatan politik.

Dan terpenting, bukan titipan pihak-pihak yang ingin menyelamatkan tokoh tertentu dari jerat korupsi oleh KPK.

"Kami mengingatkan DPR untuk berhati-hati agar tidak meluluskan capim KPK yang warna politiknya kental," ujar Hendri kepada Tribun, Rabu (16/9/2015).

"Warna politik yang terlalu kental akan membuat capim tersebut, ketika jadi pimpinan KPK hanya menjerat politisi, birokrasi dari kelompok politik yang berbeda dari patron politiknya," demikian dia mengingatkan.

Selain itu juga dia mengigantkan capim KPK agar tidak tergadai sebelum dan pada saat proses fit and proper test.

"Jangan menjanjikan pada politisi bahwa ketika mereka memimpin KPK tidak akan memberikan jaminan tidak akan menjerat poltisi tersebut dengan kasus korupsi," pesannya.

Untuk itu, menurutnya, Partai politik yang akan diwakili anggotanya di DPR, harus mengingat kembali KPK merupakan lembaga yang diharapkan dapat menjerat koruptor dan membangun sistem pencegahan korupsi.

Karena itu, salah memilih pimpinan KPK akan berdampak terhadap kinerja penindakan dan pencegahan korupsi di tanah air ini.