TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana kenaikan tunjangan Anggota DPR terus mendapatkan penentangan dari berbagai kalangan. Ketua DPP Partai NasDem, Martin Manurung menilai kenaikan tersebut tidak tepat.

Sebab, kata Martin, rencana Kenaikan tersebut terjadi di tengah kondisi perekonomian nasional yang tertekan akibat goncangan perekonomian global.

"Pada kondisi ini, justru Anggota DPR RI harus membantu negara dengan realokasi pengeluaran negara, yaitu menekan pengeluaran yang belum mendesak, dan fokus pada pengeluaran yang penting bagi ketahanan ekonomi nasional," ujar Martin dalam keterangan pers, Rabu (16/9/2015).

Menurut Ketua Umum DPP Garda Pemuda NasDem tersebut, dari sisi alokasi anggaran tersebut, maka tunjangan DPR RI tentu bukan jenis pengeluaran yang mendesak.

Apabila ingin menjalankan kebijakan yang “counter-cyclical” (melawan siklus krisis) yang seharusnya naik justru gaji PNS dan TNI/Polri agar dapat menambah daya beli masyarakat sehingga bisa membantu ekonomi dari sisi permintaan.

"Anggota DPR RI juga perlu membuktikan kinerjanya sebagai legislator. Selama lebih-kurang 1 tahun menjabat, tentu masih terlalu dini untuk menilai kinerja," ujarnya.

Apalagi, sambung Martin sebenarnya Anggota DPR RI periode ini telah dibekali dengan penambahan fasilitas dan jumlah tenaga ahli yang membantunya melaksanakan tugas-tugasnya sebagai legislator.

Dengan penambahan tersebut, maka wajar bila publik menginginkan peningkatan kinerja Anggota DPR RI.

"Karena itu, menurut saya, sebaiknya rencana kenaikan tunjangan Anggota DPR RI tersebut dibatalkan," katanya.