TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono memastikan, Prabowo Subianbo sudah mengeluarkan surat larangan bagi seluruh kader Gerindra di DPR untuk tidak melakukan kunjungan keluar negeri..

"Larangan itu, saya tegaskan, bukan dibuat saat kasus Fadli Zon ditemui Donald Trump saja di Amerika Serikat. Tetapi jauh hari sejak tahun 2009 juga sudah ada larangan kunker ke luar negeri yang sifatnya terkesan hanya untuk plesiran  saja, dan tidak bermanfaat bagi negara, hanya sifatnya saat itu adalah himbauan dari partai," ujar Arief kepada tribunnews.com, Kamis (17/9/2015).

Sebelumnya, beredar surat edaran bernomor A.515/F.P-GERINDRA/DPR-RI/IX/2015,  diterbitkan pada14 September 2015. Ketua F-Gerindra Ahmad Muzani dan Sekretaris Fary Djemi Francis menandatangani surat tersebut.

"Akan tetapi dalam kasus Fadli Zon, sebenarnya diperbolehkan karena dalam rangka menghadiri undangan resmi dari organisasi patlement international. Namun pada akhirnya setelah itu bertemu Donald Trump yang sebenarnya juga tidak perlu dipolitisasi," Arief menegaskan.

Sebenarnya, lanjut Arief, sah saja pertemuan rombongan anggota DPR RI yang dipimpin Setya Novanto ditemui Donald Trump saat Donald Trump kampanye.

Karena dari situ, katanya, dapat di ambil hikmahnya bagaimana cara cara demokrasi di Amerika Serikat saat kampanye pilpres yang bermutu dan bagaimana cara media media di USA mempergunakan the power of media untuk tidak menciptakan seorang tokoh dalam karung yang menghasil tokoh seperti petruk jadi raja.

"Ditemuinya Setya Novanto oleh Donald Trump yang disebut pengusaha judi juga tidak dapat dikatakan sebagai moral yang buruk dan yang tidak beretika. Sebab sekalipun Donald Trump pengusaha judi juga tidak pernah merugikan Indonesia," Arief menegaskan.

Arief menegaskan kembali, kunjungan kerja anggota DPR RI ke luar negeri tidak dilarang selamanya sepanjang kunker itu relevan dan bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Apalagi, lanjut Arief, saat masyarakat luar negeri dan pemerintah luar negeri sudah mulai krisis kepercayaan pada Indonesia khususnya pemerintahan Jokowi dalam kkonomi dan kebebasan beragama di Indonesia.

"Dalam hal ekonomi dan kebebasan beragama dan untuk membangun kepercayaan diperlukan kunjungan DPR keluar negeri. Seperti yang dilakukan Gusdur saat tahun pertama berpergian keluar negeri untuk membangun trust masyarakat LN terhadap Indonesia," pungkasnya.