Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jaksa Dakwa Bupati Empat Lawang Suap Akil Rp 15 Miliar dan Bersaksi Palsu

Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, dan istrinya Suzana Budi Antoni oleh JPU KPK didakwa melakukan suap Akil Mochtar

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Gusti Sawabi
zoom-in Jaksa Dakwa Bupati Empat Lawang Suap Akil Rp 15 Miliar dan Bersaksi Palsu
Harian Warta Kota/Henry Lopulalan
SUAMI DAN ISTRI DIPERIKSA JADI TERSANGKA -Tersangka kasus suap di Mahkamah Konstitusi Budi Antoni Aljufri dan istrinya Suzanna selesai diperiksa dan menuju ke mobil tahanan di Gedung KPK , Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/7). Bupati Empat Lawang dan istrinya itu diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada. Warta Kota/henry lopulalan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri, dan istrinya Suzana Budi Antoni oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) didakwa melakukan suap terhadap Akil Mochtar dengan kapasitasnya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar Rp 15 miliar yang terdiri dari Rp 10 miliar, dan US$ 500 ribu.

Uang suap tersebut disampaikan melalui Muhtar Ependy, orang yang mengaku dekat dengan Akil untuk memenangkan gugatan atas sengketa Pilkada Kabupaten Empat Lawang.

"Pemberian itu dimaksudkan untuk memengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang," kata Jaksa Rini Triningsih dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Selain didakwa suap, pasangan tersebut juga didakwa memberikan keterangan palsu sewaktu keduanya menjadi saksi dalam persidangan perkara suap, dan pencucian uang dengan terdakwa Akil Mochtar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Atas dua dakwaan tersebut, Budi dan Suzanna dijerat pidana pasal 22 jo pasal 35 Undang-Undang RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas