TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi  I DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri yang  bekerjasama dengan pemerintah Papua Nugini (PNG) dalam membebaskan 2 WNI yang disandera OPM.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, pembebasan tanpa negosiasi ini menjadi penting untuk menekan OPM yang mulai lakukan eskalasi perjuangan separatisme melalui aksi teror.

"Ini juga menunjukkan komitmen PNG terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI," kata Mahfudz Siddiq di Jakarta, Jumat (18/9/2015).

Sebelumnya Mahfudz juga menyatakan bahwa OPM mulai bergeser dari separatis menjadi teroris. Penangkapan dan penyanderaan 2 WNI oleh OPM di PNG mengindikasikan eskalasi gerakan dari separatis menjadi teroris.

Artinya perjuangan politik OPM mulai diperkuat dengan aksi-aksi teror secara nyata dan juga mulai menggunakan pengaruh yang dibangun di luar Indonesia.

Menurut Mahfudz, Pemerintah RI perlu tegas dan cepat merespon kasus ini dan tidak membuka ruang negosiasi. Pemerintah PNG juga diuji sikap politiknya terhadap Indonesia dalam isu Papua.

Eskalasi gerakan OPM dari separatis menjadi teroris atau gabungan keduanya menjadi lampu merah bagi pemerintah untuk tidak lagi mengandalkan soft-power dalam menyikapi OPM.

"Dan ini juga menjadi antitesa bagi pendekatan yang dilakukan pemerintah RI belakangan. Misalnya dengan pemberian pengampunan bagi narapidana OPM. Bisa dipastikan jika pemerintah masih bersikap lunak dalam kasus penyanderaan ini, maka OPM akan semakin meningkatkan eskalasi gerakannya di dalam dan di luar wilayah Indonesia," kata Mahfudz Siddiq.