TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota komisi II Luthfi A Mutty sangat menyayangkan persoalan Pelindo II yang belum terselesaikan.

Sebaliknya, persoalan tersebut malah semakin meruncing dengan berbagai perang statemen yang terlontar dari Menko Bidang Maritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli dan Direktur Pelindo R.J Lino.

"Hal itu sebetulnya tidak bagus dan elok, apalagi jika (perang) statement mereka terlontar di ruang publik," kata Luthfi saat dihubungi, Jumat (18/9).

Pertikaian pendapat antara keduanya, terang legislator dari Sulawesi Selatan ini, bisa menimbulkan kegaduhan, serta menurunkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Memang, Rizal Ramli sempat menyampaikan “kepretannya” tak akan mengganggu iklim ekonomi, tapi justru akan mematangkan setiap program pemerintah.

Tapi menurut Luthfi, banyak masyarakat masih belum menangkap esensi dari perang statemen para pejabatnya itu. Sebaliknya, justru hal itu bisa memantik sikap apriori di tengah masyarakat yang tengah berjuang di bawah tekanan ekonomi global saat ini.

"Nanti masyarakat menilai, kok pemerintahan presiden Jokowi kerjaannya ribut melulu," tukasnya.

Oleh karena itu, Luthfi mengimbau pihak-pihak terkait untuk saling menahan diri. Perang argumen yang terus dilancarkan di ranah publik bisa memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Hal itu bersifat kontraproduktif, mengingat tugas pemerintah sebenarnya adalah memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Berhentilah, jangan selalu buat kegaduhan terus sesama internal (kabinet) pemerintahan," tegasnya.

Lebih lanjut, luthfi menegaskan bahwa pertikaian antara dua individu sudah tidak etis, karena rentan melibatkan kepentingan pribadi di arena publik. Apa lagi, orang-orang yang saling bertikai itu adalah pejabat-pejabat tinggi negara.

"Seharusnya, jika ada persoalan yang sangat urgent bisa diselesaikan di meja rapat. Kan ini bukan acara dialog ataupun seminar yang masing-masing bisa beradu agumen atau berdebat (di depan publik)," ujarnya.

Anggota Fraksi NasDem itu berharap presiden Jokowi bisa secepatnya menyelesaikan perang statement antar keduanya, agar persoalan ini tak berlarut-larut. Salah satu caranya, dengan memanggil Rizal Ramli sebagai salah satu menteri koordinatornya.

"Presiden memanggil pembantunya tersebut untuk membicarakan dan menata ulang prosedur kinerja yang seharusnya dilakukan oleh mereka (menteri) dalam kabinet pemerintahnya," kata Luthfi.