TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berupaya untuk menjamin peningkatan kualitas hidup penduduk Indonesia dimulai dari jaminan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar setiap penduduk. Hal ini telah, sedang, dan akan dilakukan melalui Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, Program Ketahanan Pangan Rumah Tangga, dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat memberikan sambutan di Seminar Tingkat Tinggi tentang Isu-isu terkait Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia, di Jakarta, Senin (21/9).

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty, dan Kepala Perwakilan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) Jose Ferraris.

Puan mengutip hasil sensus penduduk beberapa waktu yang lalu telah menghasilkan proyeksi jumlah penduduk Indonesia di tahun 2015 ini, yaitu sebanyak kurang lebih 255 juta dan diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai 450 juta jiwa.

“Menyikapi hal itu, Pemerintah telah menyelesaikan penyusunan suatu dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2011 – 2035, melalui koordinasi lintas sektor,” ujar Puan.

Puan memaparkan permasalahan utama dari kondisi derajat Kualitas Penduduk Indonesia saat ini meliputi berbagai permasalahan yaitu kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Pemerintah berupaya untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan produktivitas penduduk dilakukan dengan kebijakan program untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa dan memberikan akses permodalan bagi penduduk menengah kebawah dengan bunga bank yang disubsidi,” jelas Puan.

Dia menambahkan Pemerintah, dalam jangka pendek ini, masih akan terus mempertajam upaya dan kebijakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok 40% penduduk terbawah, sebagaimana yang telah menjadi komitmen pemerintah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Percepatan penanggulangan kemiskinan perlu diawali dengan penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standardisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu. Pengukuran kemiskinan selama ini seringkali menimbulkan keraguan: antara kelompok garis kemiskinan, hampir miskin, dan hidup layak,” paparnya.

Menko Puan mengatakan pembangunan kependudukan, menjangkau berbagai dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan budaya. Berbagai perubahan dan perombakan telah dilakukan untuk memperbaiki berbagai dimensi tersebut. Akan tetapi, perubahan yang terjadi selama ini baru bersifat institusional, belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik dalam rangka pembangunan bangsa yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

Untuk dapat memiliki kualitas kependudukan dan pelaksanaan pembangunan yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai jalan Trisakti, menurut Puan, hal yang diperlukan saat ini adalah revolusi karakter bangsa.

“Revolusi karakter bangsa diawali dengan inisiatif melakukan revolusi mental. Pemerintah telah menetapkan revolusi mental sebagai prasyarat yang tak dapat dipisahkan dalam kerangka strategi rencana pembangunan nasional di jalan Trisakti, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,” jelas Puan.