Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) tidak serius menangani kabut asap.

‎Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan Hadi Jatmiko mencontohkan saat kabut asap melanda wilayah Sumsel tahun 2014.

BLHD Sumsel menyatakan kondisi udara sehat. Padahal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyatakan indeks pencemaran udara dimana pasokan oksigen tidak sampai 20 persen.

‎"Tapi BLHD enggak menyatakan itu, jadi tidak ada libur bagi pelajar," kata Hadi di Kantor Walhi, Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Hadi juga mengatakan BLHD menyebutkan kebakaran hutan diluar konsesi perusahaan. Akhirnya Walhi Sumsel memaparkan data bahwa kebakaran terjadi di area konsesi perusahaan.

‎"Baru dia bilang kebakaran di lahan perusahaan," tuturnya.

Sementara Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Munhur Satyahaprabu yang melihat anggaran BLHD terkait pembakaran hutan sangat kecil.

"Dia bilang kebakaran hutan tanggungjawab konsesi, tapi apakah mereka memaksa perusahaan menyiapkan infrastruktur? Enggak pernah, audit perizinan juga tidak," katanya.

Munhur juga menuturkan tidak adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Akibatnya masyarakat terkena penyakit pernafasan.

"Problem lainnya, kewenangan redistribusi, implementasinya tak terukur. Bagaimana mengukur daerah rawan kebakaran‎ tidak ada," katanya.