Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ahli Hukum: Penggeledahan di Kantor VSI Tidak Sah

Jika tidak sesuai sesuai surat penetapan, maka penggeledahan tersebut dianggap tidak sah

Penulis: Valdy Arief
zoom-in Ahli Hukum: Penggeledahan di Kantor VSI Tidak Sah
Tribunnews.com/Valdy Arief
Pengacara Peter Kurniawan mewakili PT Victoria Securities Indonesia menuding Satgas Khusus Kejaksaan Agung salah subjek dan objek hukum saat melakukan penggeledahan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum acara perdata, M Yahya Harahap menyebut proses penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di kantor PT Victoria Securities Indonesia (VSI) tidak sah.

Menurut Yahya setiap penggeledahan harus patuh dan tunduk dalam surat penetapan pengadilan, dimana setiap tempat yang jadi sasaran penggeledahan oleh suatu lembaga penegak hukum harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat penetapan Pengadilan.

Jika tidak sesuai sesuai surat penetapan, maka penggeledahan tersebut dianggap tidak sah.

"Jika bukan pada lokasi yang dicantumkan penggeladahan bisa dinyatakan tidak sah. Atau sudah implisit, setiap tindakan penggeledahan mesti sepenuhnya tunduk apa yang tercantum dalam sebuah penetapan pengadilan," kata Yahya yang menghadiri sidang Praperadilan PT VSI sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu(23/9/2015).

Menurut Yahya, Hal itulah yang menurut Yahya menjadi tujuan, mengapa setiap penggeledahan harus dilakukan dengan meminta surat penetapan pengadilan, yakni untuk membatasi kewenangan penyidik.

"Penyimpangan, atau melampaui batas kewenangan. Surat izin itu membatasi kewenangan oleh hukum kepada penyidik, jika menggeledah di luas surat izin, berarti telah terjadi penyimpangan dan kesewenangan," pungkasnya.

Seperti diketahui, perseteruan antara PT VSI dan Kejagung bermula dari penanganan laporan kuasa hukum Adyaesta Ciptama Group (AG) dalam penjualan hak tagih (cessie) milik Adyaesta Ciptatama (AG) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Victoria Securities International Corporation (VSIC).

BERITA TERKAIT

Dalam mengusut kasus tersebut, Kejagung melakukan penggeledahan untuk mencari bukti-bukti. Namun, yang digeledah oleh pihak Kejagung justru kantor PT VSI, yang ternyata tidak ada kaitannya dengan kasus penjualan cessie BPPN.

Dijelaskan dalam surat penetapan PN Jakpus, yang dicantumkan sebagai tujuan penggeledahan Kejagung yakni kantor Victoria Securities International Corporation, yang bertempat di Panin Bank Center lantai 9, Jalan Jend Sudirman Kav 1 Senayan, Jakarta.

Kemudian, juga diperuntukan untuk PT Victoria Securities di Gedung Panin Bank, Senayan lantai 2, Jalan Jend Sudirman Kav Senayan.

Sedangkan yang digeledah justru kantor PT VSI yang letaknya berbeda dari alamat yang tertera dalam surat penetapan PN Jakarta Pusat.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Populer

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas