TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu yakin Pansus Pelindo akan terbentuk.

Ia menjelaskan saat ini pembentukan pansus sedang dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Pihaknya sedang menunggu pimpinan DPR yang melaksanakan ibadah haji.

"Nanti setelah pulang, maka mengagendakan sidang paripurna mengenai pansus Pelindo II, berikut nama-nama pansus," ujar Masinton di kawasan Tebet, Jakarta, Minggu (27/9/2015)

Politikus PDIP itu mengatakan pembentukan Pansus Pelindo sejalan dengan hasil kesimpulan rapat Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti pada tanggal 8 September 2015.

Dimana salah satunya rekomendasi pembentukan panitia khusus (pansus) Pelindo II.

Masinton menyebut Pansus Pelindo dibentuk untuk mengungkap praktek mafia di Pelindo. Kemudian penyelidikan perpanjangan kontrak anak perusahaan Pelindo yakni JICT dengan perusahaan Hongkong.

Selain itu, Masinton juga menyebutkan adanya dugaan gratifikasi yang diduga diberikan Direktur Utama PT Pelindo II R.J Lino ke Menteri BUMN Rini Soemarno.

Menurut Masinton, dokumen yang dia terima dari masyarakat, RJ Lino memberikan gratifikasi dalam bentuk barang yakni perabotan rumah senilai Rp 200 juta. "Rp200juta mungkin murah bagi pejabat tetapi besar bagi rakyat," katanya.

Kata Masinton, barang tersebut diserahkan RJ Lino kepada Rini pada Maret 2015. Untuk itu, Masinton pun mengatakan kehadirannya ke KPK untuk mengklarifikasi apakah pemberian tersebut masuk dalam kategori gratifikasi.

"Ini pemberinya jelas Dirut Pelindo, yang menerima jelas diberikan ke menteri BUMN, sesuai dengan di dokumen ini. Kita lapor dulu," tukas Masinton‎

Sedangkan, Kementerian BUMN membantah tuduhan adanya gratifikasi kepada Menteri BUMN Rini Soemarno oleh Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) RJ Lino yang dilontarkan oleh Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu.

"Tidak benar bahwa Ibu Menteri menerima perabot rumah tangga seperti dituduhkan. Tuduhan tersebut mengada-ada dan tidak memiliki dasar yang kuat," ujar Kepala Bagian Komunikasi Publik Kementerian BUMN, Teddy Poernama.