TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengklaim pemberian dana desa akan berlangsung lancar.

Demi menjamin itu, mantan Sekjen PDIP ini telah mengirim surat perintah pada seluruh kepala daerah di Indonesia.

Mereka dituntut berpartisipasi aktif melancarkan penyaluran dana desa pada aparatur desa. Tjahjo telah bertanya pada setiap kepala daerah yang ditemuinya, rata-rata menyampaikan tanggapan normatif tentang komitmen pencairan dana desa.

"Saya yakin seluruh kepala daerah komit mengenai pencairan. Tidak ada potongan dan tidak berani menghambat," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2015).

Sebelumnya Mendagri menerima respon berupa keluhan dari desa, terkait pencairan dana ini. Para aparatur di sana menginginkan bantuan pusat turun seluruhnya, guna memaksimaalkan pelayanan pada masyarakat.

Namun prakteknya, dana masih turun per termin atau bertahap, menyesuaikan dengan program desa yang sedang dijalankan.

Kendalanya, ada program yang menurut penghitungan selesai dengan budget sekian, tapi pada kenyataannya tidak. Untuk itu para aparatur harus mengurus lagi pengajuan dana ke Kepala Daerah. Proses yang dianggap tidak tepat karena tidak mengutamakan asas efisiensi.

"Mereka inginkan dana turun dari kabupaten/ kota tidak per termin. Karena desa itu misal lagi bangun sesuatu harus selesai langsung. Tahu-tahu anggaran habis, mesti tunggu lagi. Ini justru per termin jadi lama," kata Tjahjo.