TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masa kerja DPR RI periode 2014-2019 genap setahun pada 1 Oktober 2015 hari ini.

Namun, belum banyak prestasi atau hasil kerja, sebagaimana tugas dan fungsinya yang bisa dibanggakan. Justru condong mementingkan syahwat pribadi yang dikemas melalui peraturan.

Oleh karena itu, patut dipertanyakan kepentingan siapa yang sebenarnya dibawa oleh para anggota DPR yang disebut Wakil Wakyat itu.

"DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ingat, Wakil Rakyat! Tetapi dalam satu tahun ini, perilaku mereka tidak mewakili rakyat. Wakil rakyat itu harus memperjuangkan keinginan atau cita-cita rakyat. Bukan ingin memperjuangkan kepentingan pribadi atau syahwat pribadi," kata pengamat anggaran politik dan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi melalui keterangan pers, Kamis (1/10/2015).

Dalam catatan CBA, ada sejumlah keinginan para anggota DPR yang bersifat pribadi, di antaranya minta penghasilan naik sebesar Rp 24 juta secara diam diam, minta diberikan kasur empuk seharga Rp 12,5 miliar hingga minta renovasi toilet seharga Rp 14,7 miliar dan pengharum ruangan Rp2,3 miliar.

Belum lagi keinginan membangun 7 megaproyek terpadu DPR senilai Rp 2,07 triliun, pembentukan polisi parlemen dengan anggaran lebih Rp800 miliar hingga kunjungan kerja ke luar negeri dengan biaya negara yang diduga ada pertemuan pribadi.

Menurut Uchok, DPR setahun terakhir sungguh memprihatinkan karena banyak meminta fasilitas mewah, tapi tak dibarengi hasil kerjanya.

"Gaji dan tunjangan mahal dan tinggi, tapi prestasi dalam kerja masih minim sekali. Pada tahun 2015, kinerja legislasi jeblok sekali, tidak bisa dibanggakan," ujarnya.

Diperkirakan kinerja DPR dalam menjalankan tugas pembuatan undang-undang atau legislasi setahun terakhir masih di bawah 30 persen.

Padahal, pada tahun 2014, kinerja legislasi masih 41 persen dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 99,5 miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp 230 miliar.

Catatan lainnya, yakni DPR dalam satu tahun ini masih seperti anak kecil yang suka berantem sesama anggota Dewan.

Belum lagi perebutan jabatan stuktural alat perlengkapan dewan dan saling melaporkan ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) untuk kepentingan saling menyandera atau memangsa di antara anggota Dewan. Pun mereka lupa jika anggota DPR adalah jabatan terhormat.

Menurut Uchok, penyangkit yang paling sulit disembuhkan di DPR, yaitu suka jalan-jalan ke luar negeri dan terlambat hingga bolos rapat komisi serta sidang paripurna.

Sebagian anggota DPR kerap jalan-jalan ke luar negeri dengan dalih kunjungan kerja atau kerjasama.

Pun ada anggapan itu dilakukan agar masyarakat international menilai parlemen Indonesia sebagai rakyat kelas bangsawan dan mempunyai banyak uang.

Terlambat, membolos dan titip absen saat rapat komisi dan sidang paripurna terkesan menjadi kebiasaan yang sulit disembuhkan. Diduga mereka yang melakukan itu sudah pikun.

"Ada juga, anggota dewannya kerja hanya absen saja dan sesudah itu mereka keluar dari rapat hingga cuma titip absen ke orang lain," ujarnya.