Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMAK) meminta KPK menyelidiki dugaan gratifikasi Raja Arab Saudi untuk pimpinan DPR.

GEMAK menduga ada gratifikasi di balik keberangkatan dan akomodasi selama Ketua DPR Setya Novanto beserta Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini dan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Nurhayati Assegaf di Arab Saudi. Mereka diketahui mengikutsertakan istri.

"Jika semua pembiayaan tiket transportasi, akomodasi termasuk fasilitas-fasilitas lainnya dibiayai Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz, seperti yang dikatakan Nurul Arifin (staf ahli Ketua DPR RI), maka Ketua DPR RI dan beserta rombongan dapat dikenakan tindak pidana korupsi berupa bentuk gratifikasi," kata seorang pendemo Zulmukti di KPK, Kamis (1/10/2015).

Mahasiswa meminta dan siap mendukung KPK untuk proaktif menyelidiki dan mengusut dugaan penerimaan gratifikasi para pimpinan DPR dan rombongan ke Arab Saudi.

"Termasuk kehadiran Ketua DPR RI Setya Novanto dan wakil ketua DPR RI Fadli Zon dalam kampanye Donald Trump di Amerika Serikat yang difasilitasi pengusaha Hari Tanoe untuk kepentingan bisnisnya. Tentu pertemuan ini bukanlah acara makan siang gratis," katanya.

Mahasiswa turut menyerahkan laporan dugaan gratifikasi pimpinan DPR ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Kami tidak ingin parlemen Indonesia dipimpin orang-orang yang mudah disuap, apalagi pimpinan DPR bergelar Haji ABIDIN alias naik haji dari Anggaran Biaya Dinas yang selama ini marak menjadi budaya para pejabat baik di pusat maupun di daerah," kata dia.

Zulmukti mewakil teman-teman mahasiswa dari Bogor, Jakarta, Banten, Yogyakarta, menduga jangan-jangan ada uang tutup mulut buat pimpinan DPR mengaca penyelenggaran ibadah haji tahun ini buruk.