Presiden Jokowi Ingin Indonesia Mampu Bersaing dengan Malaysia
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Preside Jokowi ingin Indonesia dapat bersaing dengan Malaysia di bidang ekonomi.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, mengatakan pemerintah pekan depan akan mengevaluasi dua paket kebijakan untuk mendongkrak menguatnya ekonomi dalam negeri.
"Maka deregulasi ketiga kurang lebih akan beda dari deregulasi kedua, lebih sederhana, lebih simpel bagi para pelaku dunia usaha, dan lebih aplikabel. Karena, kondisi Indonesia yang seperti ini yang dibutuhkan adalah membuat paket kebijakan yang memang betul bisa diterapkan di lapangan," ujar Pramono di DPR, Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Presiden Joko Widodo, kata Pramono, menginginkan Indonesia dapat bersaing dengan negara tetangga Malaysia. Sehingga paket yang telah diluncurkan pekan lalu dapat sebagai contoh, di mana perizinan yang dulu diurus puluhan hari dipangkas menjadi tiga jam saja.
"Nah nanti akan ada hal yang diumumkan, yang kurang lebih nafasnya sama. Itu yang menjadi keinginan pemerintah dan juga presiden agar yang selama ini perizinan kita dikenal bertele-tele, banyak uang siluman akan dipangkas semua," kata dia.
Ia mengatakan perizinan akan dibuat secara online dan terbuka sehingga pemerintah akan menindak tegas bila ada aparat melanggar aturan. Sedangkan untuk mengatasi pemutusan hubungan kerja, pemerintah akan mengeluarkan regulasi program padat karya.
"Salah satunya untuk infrastruktur kereta api Sumatera dan Kalimantan yang sudah mulai berjalan. Dan juga pemasangan transmisi. Yang seperti itu benar-benar padat karya dan itu untuk masyarakat banyak," beber dia.
Ia menuturkan paket ekonomi tahap I terkait dengan kebijakan. Kemudian paket ekonomi II bersifat aplikatif sedangkan paket ekonomi III bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.
"Jadi persoalan itu akan diselesaikan dengan membuka peluang tenaga kerja yang sedang dilakukan," imbuh politikus PDI Perjuangan itu.