TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Menteri Keuangan Arif Budimanta membantah paket kebijakan ekonomi bertentangan dengan Nawacita. Ia pun mencontohkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

Arif mencotohkan kebijakan Presiden Joko Widodo yang melakukan intervensi terhadap suku bunga. "Tidak ada dalam sejarah negara memberikan subsidi agar bunga turun menjadi 9 persen," kata Arif dalam diskusi di Cikini, Minggu (4/10/2015).

Ia mengatakan paket kebijakan yang dikeluarkan Jokowi untuk memperkuat fundamental ekonomi. Politikus PDIP itu juga mengungkapkan adanya aturan yang berbeda. Dimana pada paket yang dikeluarkan Presiden ke-2 RI Soeharto, Bank Indonesia dibawah kendali presiden. Sedangkan mulai tahun 1999, posisi Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang posisinya diperkuat UU.

"Artinya kebijakan moneter bank sentral sepenuhnya tanggungjawab bank sentral. Harapan kita bersinergi," ujarnya.

Arif juga menyebut dana desa akan digunakan untuk kegiatan padat karya. Hal itu berdampak pada peluang kerja di desa. Apalagi, kata Arif mengingatkan laporan Badan Pusat Statistik dimana penduduk miskin meningkat kebanyakan berada di desa.

"Ini adalah stimulus," katanya.

Ia menuturkan pula paket yang dikeluarkan Soeharto dapat berdampak cepat karena pemerintahan bersifat sentralistik. Kepala daerah mayoritas diisi oleh TNI.

"Sekarang desentralisasi. Kepala daerah dari berbagai partai, sehingga konsolidasi butuh waktu.‎ Konsolidasi ekonomi diperkuat dengan politik, tanpa itu ekonomi tidak cespleng," tuturnya.