Tribun

Ketua Komisi III DPR Sarankan KPK Bentuk Program Sadar Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan membentuk program sadar hukum dan masuk rencana strategis KPK 2015-2019.

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Y Gustaman
Ketua Komisi III DPR Sarankan KPK Bentuk Program Sadar Hukum
Ferdinand Waskita/Tribunnews.com
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan membentuk program sadar hukum dan masuk rencana strategis KPK 2015-2019.

"Jadi kita mempererat hubungan antara KPK dan DPR kemudian KPK, DPR, Kepolisian, Kejaksaan dan Kemenkumham dalam program sadar hukum," kata Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin di KPK, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Wacana program sadar hukum akan dibahas lebih lanjut dengan aparat penegak hukum lain ke depannya pada 2016.

"Masukan nanti digodok sama Pak Zul (Wakil Ketua KPK Zulkarnain), renstra penggabungan bagaimana antara program-program KPK dengan program-program Kepolisian dan Kejaksaan dan Kemenkumham bisa menyatu," tambah dia.

Dia berharap, jika program ini dapat berjalan dapat diimplementasikan ke daerah. "Satu project kita di satu provinsi, nanti untuk menjadi contoh bagi provinsi yang lain," kata Aziz.

KPK juga menyambut baik wacana tersebut. "Tentu itu juga harus sinergi dengan rencana Bappenas dan Kemenkeu, ini rencana kerja juga didukung oleh anggaran," kata Zulkarnain.

Zulkarnain menilai konsep ini sejatinya sudah dijalankan KPK. Salah satunya, kata dia, dalam koordinasi supervisi KPK dengan aparat penegak hukum.

"Kita dalam penindakan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum kan kerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan termasuk juga dengan pesertanya dari BPKP, Bea Cukai. kemudian juga penyelamatan SDA kita juga kerja sama dnegan Polisi dan Kejaksaan," imbuh dia.

Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas