TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengajar Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mempertanyakan indikator rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dirinya menyebut apakah mungkin hal tersebut adalah bagian dari kecenderungan KPK yang saat ini terus mengungkap kasus besar seperti Century dan BLBI.

"Saya pertanyakan revisi UU KPK itu, 12 tahun itu ukurannya apa, dan tidak boleh menindak korupsi Rp 50 miliar ukurannya apa?," kata Bambang di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (11/10/2015).

Lebih lanjut mantan Anggota Tim Sembilan itu mendesak agar pemerintah untuk segera mengambil sikap terkait revisi UU KPK tersebut. Sebab, untuk mewujudkan good government, maka kinerja KPK sepatutnya didukung dan bukan dilemahkan dalam pemberantasan korupsi.

"Kalau ini tak dihantam (revisi UU KPK) dengan rudal yang kuat, maka perbaikan birokrasi itu omong kosong 50 tahun mendatang Indonesia menjadi negara besar," katanya.