Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengapresiasi ide Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membentuk kader bela negara. Semangat yang dicetuskan Menhan menurut Hanafi bernilai positif.

"Ada relevansi dengan kondisi sekarang dimana ancaman tradisional maupun non tradisional sudah sering mengemuka misalnya fenomena WNI direkrut jaringan teroris, infiltrasi budaya asing, dan kasus-kasus di perbatasan," tutur Hanafi melalui pesan singkat, Selasa (13/10/2015).

Menurut Hanafi, ide yang baik itu disayangkan bila disalahpahami sebatas seperti konsep wajib militer. Politikus PAN itu menyarankan agar program bela negara sifatnya wajib tuntas bagi mereka yang sudah sukarela bergabung atau ditunjuk oleh negara, tidak bisa berhenti di tengah jalan jika sudah memilih atau ditetapkan.

"Sebagai contoh, pegawai BUMN beberapa juga sudah mengadopsi konsep semacam ini dan outputnya bagus," katanya.

Alasan lainnya, kurikulum bela negara dapat mencakup umum dan khusus. Umum, kata Hanafi, terkait dengan doktrin, wawasan nusantara, dan cara pengambilan keputusan strategis. Sementara yang khusus terkait sesuai profesi yang jadi latar belakang peserta bela negara.

Kemudian konsep bela negara bisa diperkaya dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat melalui program "Peace Corps". Jadi orientasi bela negara tidak harus bidang pertahanan keamanan, tetapi juga memiliki relevansi untuk keperluan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Intinya, program bela negara jalan terus sambil terus disempurnakan," ujarnya.

Mengenai pendanaan, Hanafi mengatakan pihaknya dan Kementerian Pertahanan akan membahas hal tersebut bersama. Ia mendukung bila program tersebut dijalankan dahulu sebagai uji coba oleh Kementerian Pertahanan.

"Pernah disinggung di komisi tapi tidak mendetil. Uji coba jalan dulu enggak apa-apa. Saya yakin Menhan sudah menghitung kapasitas anggaran negara untuk bersiasat dengan program ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Kemhan berencana merekrut 100 juta kader bela negara dalam waktu 10 tahun, yang disiapkan untuk mengantisipasi serangan ideologi dari pihak dalam maupun luar. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengaku komitmen merealisasikan gerakan nasional Bela Negara.

Hal tersebut bahkan dibuktikannya melalui program pendidikan bagi pelatih gerakan ini di 45 kabupaten di Indonesia. 19 Oktober nanti, melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat), Kementerian Pertahanan akan mencanangkan Pendidikan dan Pelatihan bela negara pada 4.500 kader pilihan di Kabupaten-Kabupaten itu.

Ada 100 orang kader yang dipilih dari 500 lebih Kabupaten di Indonesia dan dikumpulkan di 45 kabupaten. Program tersebut, kata Ryamizard adalah pillot project untuk melatih kader sebagai pelatih, yang akan ditindaklanjuti pencanangan gerakan bela negara pada 1 Januari 2016 mendatang.

"Kader dibentuk untuk mewujudkan Indonesia yang kuat ditengah kompleksitas berbagai bentuk ancaman nyata," kata Ryamizard di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).