TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino menyatakan siap menghadapi Panitia Khusus Pelindo II yang dibentuk DPR. Apalagi, Lino merasa saat ini masih terus mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo.

Lino juga merasa percaya diri menghadapi Pansus karena Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengusut dugaan korupsi di Pelindo II sejak setahun lalu hingga kini belum juga menemukan dua alat bukti yang cukup.

"Kalau tidak di-support Presiden, saya sekarang pasti sudah diganti. Tapi bukan di-back up ya, di-support. Kalau di-back up itu kan konotasinya negatif," kata Lino kepada Kompas.com, saat ditemui di kantornya, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/10/2015).

Menurut Lino, dukungan Presiden ini datang sejak kantor PT Pelindo II digeledah oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu.
Saat itu, Lino yang tak terima digeledah langsung berbicara melalui sambungan telepon dengan Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan mengatakan mundur dari jabatannya. "Kalau saya tidak di-support, saya sudah tidak disini," ujarnya.

Sebelumnya, Audit Badan Pemeriksa Keuangan juga menyatakan PT Pelindo telah bekerja dengan baik dan tak melanggar ketentuan apa pun. "Clear, tidak ada masalah di sini," ujar Lino.

Lino pun mengaku akan selalu siap jika dipanggil oleh Pansus untuk dimintai keterangan. Dia mengaku tidak mempunyai strategi khusus yang disiapkan untuk menghadapi para anggota DPR di Senayan. Sebagai dirut BUMN, dia tidak mau menanggapi pembentukan pansus ini secara politis.

"Pansus dan sebagainya itu keputusan parlemen. Kita sebagai BUMN akan mengikuti. Justru saya senang dengan Pansus ini masyarakat bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi," ujar dia.

Pembentukan Pansus Pelindo II disetujui di Rapat Paripurna VI Masa Sidang I Tahun 2015/2016 di Kompleks Parlemen, Senin (5/10/2015) lalu. Pada rapat paripurna siang ini, DPR telah mengumumkan nama anggota yang akan mengisi Pansus Pelindo II.