TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Golkar mengapresiasi langkah sigap pemerintah dalam upaya menanggulangi bencana kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran lahan dan hutan di sekitar wilayah Sumatera dan Kalimantan yang berkepanjangan ini.

“Saya kira pemerintah sudah mengetahui titik permasalahan dan solusi penyelesaian persoalan bencana kabut asap ini. Tinggal bagaimana implementasi penyelesaiannya saja di lapangan,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Meski begitu, mantan Menko Kesra itu menilai perlu ada upaya penanggulangan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang dalam menanggulangi masalah kabut asap. Penanganan yang bersifat jangka pendek seperti pemadaman api, pembagian masker dan juga pembuatan hujan buatan serta lainnya adalah bagian upaya penyelamatan dan meminimalisir dampak yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Meskipun upaya tersebut baik dan penting dilakukan dalam waktu jangka pendek, namun perlu di ingatkan bahwa penanganan akar masalah akan menjadikan pola pendekatan solusi jangka panjang yang juga bisa meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta menimalisir anggaran dan upaya lanjutan dari dampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti asap dan lainnya.

Sementara untuk penanganan jangka panjang untuk kabut asap adalah membenahi permasalahan fundamental dan struktural. Menurut Agung Laksono, ada tiga hal yang menjadi permasalahan fundamental dan struktural terkait kebakaran hutan yaitu permasalahan perizinan, penegakan hukum, dan pemulihan kawasan gambut. “Perlu ada tindakan hukum yang tegas bagi pelaku individu atau korporasi yang jelas-jelas telah terbukti membakar lahan dan hutan,” katanya.

Dalam kaitan upaya penanggulangan kabut asap, baru-baru ini Agung Laksono dan calon Bupati Kota Tanah Datar yang diusung Partai Golkar, Irdinansyah Tarmizi membagi-bagikan 5.000 masker kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar agar tidak terkena Inspeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) akibat dampak dari asap kiriman yang dinilai luar biasa.

“Meski bukan daerah yang menjadi sumber asap, Kabupaten Tanah Datar terkena dampak asap yang cukup mengkhawatirkan, dan kondisinya ini sudah berbulan-bulan,” kata Agung Laksono.

Ia mengatakan perlu adanya sosialisasi yang bersifat masif tentang peringatan atau pemberian informasi soal kabut asap yang melanda daerah yang terkena dampak kabut asap. “Dengan begitu masyarakat dapat mengantisipasi dan mencegah dampak kabut asap bila nantinya meluas, termasuk kesiapan jika nantinya dilakukan evakuasi,” jelasnya.