TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono mengatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam setahun pemerintahannya telah berhasil membangun konsolidasi demokrasi yang baik.

Hal itu ditandai dengan terbukanya pemerintah dalam merespon pandangan, saran serta kritik dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.

Hal itu disampaikan Agung Laksono kepada wartawan usai melantik Ketua Pimpinan Pusat Daerah (PDK) Kosgoro 1957 Provinsi DKI Jakarta Slamet N Riyadi pada acara pelantikan pengurus PDK Kogsoro 1957 Provinsi DKI Jakarta periode 2015-2020 di Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

“Saya melihat perkembangannya satu tahun ini cukup menggembirakan karena beliau (Presiden Jokowi-red) secara demokratis terbuka menerima pandangan, saran bahkan sikap kritis dilayaninya dengan baik,” ujar Agung yang juga Ketua Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 itu.

Bahkan disaat ada perlambatan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah, Presiden Joko Widodo, kata Agung Laksono, masih bersikap tenang menghadap kondisi demikian.

“Kita tahu Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan meminta agar kita semua tenang dalam menghadapi lambatnya pertumbuhan ekonomi, dan saya kira beliau (Presiden Joko Widodo-red) tidak tinggal diam, tetap melalukan langkah nyata melakukan komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak, dan kita bisa lihat tanda-tanda ke arah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik mulai terlihat saat ini,” katanya.

Meski demikian, Agung juga mengingatkan agar pemerintah terus meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan yang diambil bukan saja pro growth, tapi pro poor, pro job, dan pro environment. Sehingga pembangunan dan pemerataan bisa berjalan secara bersamaan.

Pemerintah lanjut Agung Laksono juga harus menciptakan lapangan pekerjaan dengan memutar sektor riil yang difokuskan untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan revitalisasi pertanian dan pedesaan serta program-program yang pro rakyat.

Soal kinerja kabinet, menurut Agung Laksono tidak fair jika dalam setahun sudah diberikan penilaian secara final. Apalagi dalam setahun ini Presiden pernah melakukan reshuffle kabinet.

“Kan ada beberapa menteri yang baru dalam reshuffle kemarin, tidak fair kalau langsung diberikan penilaian. Tapi kalau sekedar memberikan warning atau menyampaikan harapan terhadap kinerja kabinet, tentu itu tidak salah, Saya kira yang paling pas adalah mendorong agar kabinet ini bisa bekerja lebih baik lagi terutama dalam sektor ekonomi,” ujarnya.