TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tjipta Lesmana menilai, tak ada koordinasi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama satu tahun pemerintahan berjalan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia ini menilai, JK sebagai orang nomor dua justru lebih mendominasi dibandingkan Jokowi.

"Presiden banyak yang dapat masukan yang beda-beda dari ring 1, termasuk Wapres JK. Ini yang sering membuat Jokowi pusing dan tertekan," kata Tjipta kepada Kompas.com, Sabtu (17/10/2015).

Akibat tidak adanya koordinasi yang baik ini, Tjipta menilai kinerja pemerintah di bidang hukum dan ekonomi masih mengecewakan.

Misalnya, dalam hal ekonomi, kata dia, Presiden sudah berulang kali menegaskan tidak akan ada impor beras.

Namun, saat transit di Dubai dalam perjalanannya ke New York, Amerika Serikat, pada (23/9/2015) lalu, JK justru menyatakan akan membuka impor beras. "Jokowi sering diveto," ujar dia.

Contoh lain di bidang Hukum, lanjut Tjipta, dapat dilihat dari masalah Pelindo II.

Jokowi meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Polri untuk mengusut berbagai hal yang tak beres di Pelindo, seperti masalah lamanya dwelling time.

Namun, setelah Badan Reserse Kriminal Polri menggeledah Pelindo II, Kabareskrim Budi Waseso justru dirotasi menjadi kepala Badan Narkotika Nasional.

Saat penggeledahan itu, dirut Pelindo II RJ Lino sempat mengancam akan mundur dari jabatannya.

"Saat polisi bekerja justru Kabareskrim dicopot, yang mencopot itu JK. Dan, Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Tjipta.

Tjipta pun berharap Jokowi bisa lebih tegas dalam empat tahun mendatang.

Jokowi harus menunjukkan bahwa dia lah orang nomor satu yang memegang kontrol.

"Kita berharap Presiden Jokowi sudah belajar banyak dari satu tahun pemerintahannya ini, dan ke depannya akan lebih berani," ucapnya.(Ihsanuddin)