TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II direncanakan menggelar rapat perdana pada Senin (19/10/2015) sore.

Pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Rahmat Bagja meminta pansus tidak terjebak pada persoalan politik. Sehingga pembenahan hukum dan ekonomi di PT Pelindo II berjalan optimal.

Ia menilai bila pansus tersebut dijadikan alat politik maka tujuan pembenahan di PT Pelindo II, seperti perpanjangan kontrak dan dwelling time tak akan tercapai.

"Tidak boleh ditarik ke ranah politik. Pansus harus fokus pada pengumpulkan fakta, mencari akar permasalahan, serta solusinya. Kalau diarahkan untuk ‘menarget' orang atau kelompok tertentu, akar permasalahannya enggak akan selesai,” kata Bagja, Minggu (18/10/2015).

Menurutnya, penargetan kelompok tertentu dapat merusak stabilitas politik serta berimbas pada persoalan ekonomi. Kepercayaan dunia usaha khususnya di sektor industri dan perdagangan akan menurun.

“Melihat potensi masalah yang ada, pemerintah harus ikut mengawal pansus ini. Sinergi pemerintah dan DPR sangat diperlukan agar pertarungan politik dalam pansus tak merusak iklim ekonomi. Terlebih, Presiden Jokowi kerap mendengungkan perbaikan di sektor pelabuhan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pansus PT Pelindo II, Aziz Samsuddin menyatakan, pimpinan Pansus PT Pelindo II akan menggelar rapat perdana. Rapata akan merumuskan agenda serta memutuskan tentang arah pansus tersebut.

“Kami (pimpinan pansus) rapat pleno pukul 4sore. Semua agenda akan dibahas, kemudian diplenokan pada malam harinya. Sampai saat ini, belum diputuskan siapa yang akan dipanggil,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Politikus Golkar itu mengatakan, berbagai persoalan krusial terlait PT Pelindo II akan dibahas dalam pansus tersebut. “Yang namanya pansus, ya menggali fakta-fakta yang mempunyai nilai kebenaran. Itu mencakup persoalan ekonomi, hukum, hingga sosial budaya,” imbuh Aziz.

Diketahui, DPR telah meresmikan pembentukan Pansus PT Pelindo II. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu, menyepakati anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka sebagai ketua pansus. Ia didampingi tiga wakil ketua, yakni Teguh Juwarno (Fraksi PAN), Azis Syamsuddin (Fraksi Golkar), dan Desmond Djunaedi Mahesa (Fraksi Gerindra).