"Sehubungan dengan hal tersebut PP. Muhammadiyah berkeberatan dengan penetapan Hari Santri. Kalaupun pada akhirnya harus menetapkan hari bagi kalangan Islam tertentu sebagai janji politik sebaiknya dicarikan nama yang lebih tepat dan bersifat spesifik tanpa mereduksi aspirasi umat Islam secara keseluruhan," paparnya.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Komaruddin Amin juga mengakui bahwa rencana pemerintah terkait deklarasi hari santri nasional telah mendapat penolakan dari Muhammadiyah sejak beberapa hari.

Namun, Amin meyakini meski Muhammadiyah tidak setuju, bukan berarti tidak mendukung kebijakan pemerintah.

"Kami yakin mereka yang tidak setuju bukan berarti tidak mendukung," kata Amin.‎

Amin menjelaskan bahwa perbedaan ini memang bisa terjadi. Karena ada perbedaan cara pandang. Sehingga menurutnya itu sangatlah wajar.

"Pak Haedar Nashir barangkali punya cara analisis sosiologis yang berbeda dengan Presiden," tegasnya.