Laporan Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf menjabarkan beberapa contoh kinerja Presiden Jokowi dalam penegakan hukum belum memuaskan.

Pertama kata Muzammil, Jokowi tidak bisa menjaga keselarasan Polri dengan KPK. "Kalau di bidang hukum saya katakan tadi contoh konflik Polri dengan KPK, keraguan Jokowi menunjukkan dia tidak firm untuk penegakan antikorupsi," ujarnya kepada wartawan, Rabu (21/10/2015).

Contoh kedua yakni, pemindahan Komjen Budi Waseso secara tiba-tiba, dari Kabareskrim bertukar dengan Kepala BNN. Apalagi saat itu Buwas sedang gencar menangani masalah Pelindo.

"Buwas yang dipindahkan tiba-tiba karena urusan Pelindo, saya tidak katakan Pelindo bersalah, tapi biar saja hukum berjalan dengan tanpa gaduh, tanpa perlu mebuang Buwas yang memang polisi sedang menunjukkan kesungguhan kerjanya. Disingkirkan begitu orang kan kesannya apa? Oh polisi dintervensi," katanya.

Ketiga yakni sikap pemerintah dalam hal revisi UU KPK. Termasuk juga sikap partai pengusung presiden, yakni PDIP terkait hal tersebut.

"Revisi UU KPK kata teman-teman PDIP itu dari pemerintah dan publik mengatakan itu bagian dari pelemahan. Jadi message Jokowi untuk penegakan hukum antikorupsi saya kira lemah," tegasnya.