TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay mengatakan bencana asap akibat kebakaran lahan dan hutan (karlahut) perlu menjadi perhatian dan konsentrasi utama pemerintah.

Pasalnya, asap yang ditimbulkan karlahut tersebut telah menyebar secara merata hampir di seluruh Sumatera dan Kalimantan.

Akibatnya, asap tersebut telah menjadi sumber penyakit pernafasan yang mengancam kesehatan masyarakat.

"Saat ini saya sedang berkeliling di beberapa kabupaten/kota di wilayah Tapanuli bagian selatan (Mandailing, Sidempuan, Paluta, Palas, Tapsel). Wilayah ini berjarak kurang lebih 300 KM dari Riau, 650 KM dari Jambi, dan 820 KM dari Sumsel. Namun, asap yang ada di Tabagsel ini sudah hampir sama pekatnya dengan yang ada di daerah karlahut tersebut," kata Saleh ketika dikonfirmasi, Minggu (25/10/2015).

Menurut Saleh, hal ini menandakan bahwa asap yang disebabkan karlahut tidak hanya mengganggu masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Tetapi, asap telah menjadi bencana bagi masyarakat luas. Bahkan, bagi masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi.

"Kemarin, saya mendatangi rumah-rumah sakit daerah di sini. Saya menemukan banyak pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Yang lebih menyedihkan, ada anak berusia 2 bulan harus dirawat dan dibantu pernafasannya dengan tabung oksigen," imbuhnya.

Melihat masifnya penyebaran penyakit akibat asap tersebut, Saleh meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat dalam menangani korban. Pemerintah tidak boleh hanya melayani para korban di daerah karlahut. Tetapi, harus ada kebijakan agar semua korban akibat asap ditangani oleh pemerintah.

"Di rumah-rumah sakit saat ini berbaring sakit masyarakat tidak bersalah. Sungguh sangat tidak adil jika mereka harus membayar biaya pengobatan. Sementara, mereka sendiri berasal dari keluarga kurang mampu," kata Politikus PAN itu.

Ia juga menemukan bahwa banyak korban yang tidak ditanggung oleh asuransi pemerintah. Ada juga yang terpaksa meninggalkan pekerjaannya karena harus dirawat.

Semestinya, kata Saleh, mereka ini dibebaskan dari biaya pengobatan dan kebutuhan hidup keluarganya ditanggung oleh negara.

Ini tidak berlebihan mengingat banyak kepala keluarga yang selama ini menghidupi mereka saat ini sedang dirawat di rumah-rumah sakit.

"Jangankan evakuasi, pembagian masker saja tidak ada. Pemerintah daerah di sini pun belum kelihatan memiliki agenda khusus terkait bencana asap ini. Sekolah-sekolah belum ada yang diliburkan," tuturnya.

Mestinya, lanjut Saleh, pemerintah pusat bisa segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Harus ada arahan yang jelas dari pemerintah pusat. Selain itu, persediaan tabung-tabung oksigen harus diperbanyak.

"Termasuk memikirkan nasib masyarakat yang harus kehilangan penghasilan akibat sakit karena asap," ujarnya.