TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggaran kehutanan perlu ditingkatkan dari Rp 6,2 triliun menjadi Rp 9,8 triliun.

Hal tersebut menyusul parahnya kebakaran lahan yang berbuntut kepada kabut asap yang membahayakan jiwa warga.

“Bencana asap tahun ini terparah sepanjang sejarah Indonesia, karena itu kita memang perlu mengambil langkah-langkah konkret cepat ke depan supaya tak terluang, diantaranya meningkatkan anggaran kehutanan,” kata Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo dalam pernyataannya, di Jakarta, Senin(26/10/2015).

Edhy mengatakan minimnya anggaran kelestarian hutan menjadi salah satu faktor penyebab semakin parahnya kebakaran hutan di Indonesia setiap tahun, terutama di Sumatera.

Menurut Edhy, tambahan anggaran yang diperlukan mencapai Rp3,5 triliun tersebut akan dianggarkan pada 2016 untuk mengoptimalkan upaya kelestarian hutan terutama wilayah hutan khusus, seperti lahan gambut.

Selain itu, anggaran tersebut juga untuk penyediaan peralatan dan pendukung pemadam kebakaran hutan dan lahan yang memadai.

Dengan ketersediaan peralatan yang mencukupi, upaya pencegahan dan pemadaman dapat lebih efektif ketimbang saat ini.

Sebelumnya, Komisi IV juga telah menjalankan solusi dalam pencegahan karhutla yakni dengan menggeser anggaran hutan bidang pencegahan dari Rp3 miliar naik menjadi Rp200 miliar.

“Dari dana tersebut sudah dianggarkan sebanyak Rp110 miliar sebagai pencegahan wilayah hutan khusus,” katanya.

Partai-partai politik pun lanjut Edhy diminta mendorong fraksi mereka di DPR dan DPRD agar turut memperjuangkan anggaran pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini.

Ketersediaan peralatan dan bahan pendukung ini merupakan bagian dari mitigasi karhulta.

"Jadi, kalaupun tahun depan tidak ada karhutla bukan berarti mubazir. Ini seperti ungkapan “sedia payung sebelum hujan”," ujar Edhy.