TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Agung Suprio menilai panitia khusus (pansus) Pelindo II bila dilihat dari logika hukum sudah tidak objektif. Sebab, persoalan di Pelindo II murni masalah hukum dan tak perlu dibawa ke ranah politik.

“Dari logika objektif Pansus Pelindo II sebaiknya dibawa saja ke ranah hukum. Hukum kan jadi panglima sehingga tak menjadi konsumsi politik,” ujar Agung Suprio di Jakarta, Senin (26/10/2015).

Menurutnya, munculnya pansus Pelindo II sebagai upaya sejumlah anggota DPR untuk membawa masalah Pelindo ke ranah politik. Padahal, Pelindo II hanya salah satu BUMN yang perlu ditunggani hiruk-pikuk perpolitikan di Senayan.

Agung menduga, pansus Pelindo II tidak hanya ingin mempersalahkan seorang Direktur Utama Pelindo II RJ Lino. Namun, ungkap Agung, ada upaya pansus untuk menyeret Meneg BUMN Rini Soemarno dalam kasus itu.

“Yang diincar pansus sebenarnya bukan hanya RJ Lino tapi Meneg BUMN Rini Soemarno. Lino dan Rini itu kan ada hubungan baik. Jadi kalau pansus menemukan Lino bersalah maka Rini juga akan dipanggil ke Pansus. Rini akan diminta pertanggungjawaban sebagai atasan Lino,” ucapnya.

Apalagi, jelang reshuffle kabinet yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu yang tidak lama lagi. Pansus, kata Agung, diperkirakan akan terus memaksa pertanggungjawaban Rini Sumarno sebagai atasan RJ Lino dan selanjutnya diserahkan ke Presiden.

Rini Sumarno, lanjut, Agung, memiliki jaringan yang kuat di tingkat profesional. Namun karena sejumlah parpol memiliki ‘kepentingan’ maka Rini seringkali dipaksa harus mundur dari jabatan Meneg BUMN.

“Kementerian BUMN ini kan paling basah. Dia menguasai BUMN. Makanya tak heran kursi menteri itu terus digoyang,” ungkapnya lagi.

Agung mengatakan, Rini merupakan menteri yang dipilih Presiden Jokowi dari kalangan profesional. Karena tidak bernaung dibawah partai politik sementara mengendalikan perusahaan-perusahaan besar sehingga tak mengherankan sejumlah parpol ingin menempatkan kadernya di posisi itu.

“Sulit memang mencari kesalahan Rini. Makanya diambil jalur “antara” dengan membentuk Pansus Pelindo. Kalau ditemukan kesalahan Lino selanjutnya akan menyeret Rini Sumarno. Saya melihat target Pansus itu untuk menyeret Rini Sumarno,” katanya.

Pansus Pelindo II diketuai oleh Politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka. Pansus dibentuk untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi diPelindo II, mulai dari pengadaan mobil crane hingga perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan kepada perusahaan asing, PT Hucthison Port Holding