TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Dalam rangka mengevaluasi kinerja satu tahun pemerintah Jokowi-JK, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang disampaikan oleh pemerintah, tidak realistis.

Hal tersebut dibuktikan dengan menetapkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen dan laju inflasi sebesar 4,7 persen/yoy.

"Bukan saja para ahli ekonomi makro, publik secara umun pun mengetahui persis bahwa angka-angka tersebut tidaklah menggambarkan keadaan sebenarnya," ujar Yusril di Markas PBB, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Dirinya mencontohkan, angka nilai tukar rupiah, meski sempat menguat, namun hari ini berada di angka Rp. 13.500/USD.

Sementara harga minyak mentah di Indonesia masih berada di 43,13USD/Barel. Sehingga sangat berlebihan jika dalam dua bulan ke depan harga minyak dapat langsung meroket ke angka 60USD/Barel.

Selain itu, dalam Nota Keuangan RAPBN 2016 nyaris tidak menggambarkan respon pemerintah atas menurunnya daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi.

Padahal menurut Yusril, pemerintah justru ingin meningkatkan sektor perpajakan dalam negeri sebagai sumber penerimaan hingga angka Rp. 1.524,013 triliyun.

"Mustahil penerimaan pajak naik sesuai dengan angka tersebut, jika daya beli masyarakat kita terus menurun. Demikian halnya dengan respon pemerintah dalam menaikkan kembali harga jual komoditas pertanian dan hasil perkebunan rakyat sama sekali tidak terlihat," katanya

Oleh karena itu, Yusril menilai bahwa pemerintah perlu menghitung ulang dan mendesain kembali RAPBN 2016 sebagai bagian utuh dari usaha perbaikan ekonomi negara secara keseluruhan.