TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai pemerintah belum melakukan upaya yang serius dalam menyelesaikan persoalan kabut asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

Dirinya pun setuju dengan adanya wacana pembentukan Pansus asap.

"Kalau Pansus asap saya setuju. Pemerintah terlihat belum serius menangani persoalan asap ini," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Politisi partai Gerindra itu mencontohkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani asap yakni dari segi alokasi biaya.

Menurutnya, alokasi tanggap darurat untuk mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan hanya Rp 1 miliar.

"Kalimantan itu kan besarnya lebih dari Pulau Jawa, masa biaya tanggap darurat sangat minim," tuturnya.

Dirinya juga mempertanyakan pemerintah tidak mengumumkan korporasi yang telah menyebabkan kebakaran hutan. Menurutnya, korporasi-korporasi 'nakal' itu harus diketahui masyarakat.

"Kalau ada korporasi yang bersalah silakan disebut. Korporasi itu juga harus ditindak," tandasnya.