TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengakui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani tidak pernah berkunjung ke daerah untuk meninjau langsung dampak dari kebakaran hutan dan kabut asap.

"Tapi bukan berarti dia tidak tampil di daerah itu tidak bekerja. Karena tentu teknisnya kami (kementerian teknis) yang harus melihat dan menyelesaikan di daerah itu seperti apa," kata Nila di sela-sela peninjauan kabut asap, di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (27/10/2015).

Kunjungan ke Palembang dan Jambi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Selain Nila, Luhut didampingi Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei.

Ada pula Menteri Pendidikan Anies Baswedan yang sudah terlebih dahulu berada di Jambi.

Meski tak hadir dalam setiap kunjungan ke daerah, lanjut Nila, namun Menko PMK tetap menjaga komunikasi dengan kementerian-kementerian teknis yang ada dibawahnya.

Komunikasi dilakukan melalui rapat terbatas antara kementerian di bawah Menko PMK, atau sering juga dilakukan melalui sambungan telepon.

"Tadi juga beliau telepon," ucap Nila.

Nila meyakini, alasan Puan tak pernah ikut peninjauan asap ke daerah bukan karena faktor keengganan, melainkan karena hanya masalah teknis saja.

Dia yakin dalam waktu dekat Puan akan ikut meninjau langsung daerah uang tekena kabut asap seperti Jambi dan Palangkaraya.

"Beliau dengan Presiden nanti saya rasa Insya Allah (akan hadir)," ucapnya.

Kinerja Puan yang tak terlihat dalam bencana kabut asap sebelumnya mendapat kritik dari sejumlah kalangan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Abednego Tarigan menilai dampak dari kebakaran hutan dan kabut asap, seperti kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial berada di bawah Kemenko PMK.

"Kemana peran Menko PMK mengatasi dampak kabut asap ini?" kata Abednego kepada Kompas.com, Jumat (23/10/2015) lalu.

Kemenko PMK merupakan jajaran kementerian baru di Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kementerian ini membawahi dan mengoordinasikan, Kementerian Agama; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan, Kementerian Pemuda dan Olahraga.(Ihsanuddin)