TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Pansus Pelindo II DPR RI Desmond J Mahesa menilai terlalu jauh bila kerja pansus berujung pada hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pansus bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran hukum di PT Pelindo II.

"Itu terlalu jauh. Kita meluruskan hukum saja. HMP terlalu jauh tidak logis," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/10/2015).

Desmond menuturkan Pansus Pelindo II untuk memastikan penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Dirut Pelindo II RJ Lino.

Selain itu, Politikus Gerindra itu juga mengkritik kinerja anggota Pansus yang tidak tahu tugas yang akan dikerjakan.

Menurutnya, ketidakpahaman itu yang membuat kerja Pansus belum mengarah pada tujuan Pansus didirikan, yakni memastikan proses penegakan hukum terhadap RJ Lino.

"Dalam UU MD3 kan jelas ini proses penyidikan untuk suatu pelanggaran hukum dan UU. Kan belum tahu pelanggaran hukum dan UU-nya dimana. Akhirnya jadi pencitraan dan gertak-gertak tak jelas," kata Desmond.

Bila pola kerja selama ini dipertahankan, Desmond mengaku pesimis pansus dapat menghasilkan sesuatu bagi penegakan hukum. "Iya saya pesimis, Pansus hanya panggil orang yang ujungnya politis dan pencitraan, bukan hukum," katanya.

Ia pun meminta agar Pansus Pelindo II tidak menjadi panggung politisasi bagi pihak-pihak tertentu. Pansus, kata Desmon, harus melanjutkan temuan awal Bareskrim Mabes Polri saat dipimpin Komjen Pol Budi Waseso.

"Ini kan ranah hukum. Maka adakah pelanggaran hukum? Pansus ini harus menjaga agar sesuatu yang sudah diselidiki itu tetap on the track," ujarnya.