TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melihat beberapa kondisi dan isu terkait pemberantasan korupsi, sikap anggota kabinet kerja dan partai politik pendukung pemerintah dinilai kerap tidak sejalan dengan presiden Jokowi.

Menurut Peneliti dari ICW, Lalola Easter, selain menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, hal ini juga ‎menunjukkan kurang tegasnya Presiden Jokowi dalam menyikapi prilaku tersebut.

"Sepetutnya, Presiden Jokowi dapar dengan tegas bersikap terhadap perbedaan-perbedaan sikap tersebut, karena posisi dari para anggota kabinet dan parpol pendukung, sangat berpengaruh terhadap pengambilan dan pembuatan kebijakan publik dan peraturan hukum yang berpengaruh decara signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi," kata Lalola dalam diskusi yang menyoroti "Satu Tahun Jokowi dan Masa Depan KPK" di Puri Imperium, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).

Karena itu, ke depan, kata Lalola, Presiden seharusnya tegas menyikapi masalah-masalah tersebut. Sebab pada akhirnya Presiden lah yang memiliki kuasa tertinggi untuk melakukan perbaikan kelembagaan negara dan memperkuat pemberangusan rasuah.

"Jika ada sikap-sikap atau kebijakan yang kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi dan sikap presiden Jokowi sendiri, sudah sepatutnya oknum-oknum maupun parpol tersebut dikeluarkan dari kabinet maupun didepak dari koalisi pendukung pemerintah," kata Lalola.