TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham menegaskan, pihaknya meminta mengurangi pagu anggaran total APBN 2016.

"Kalau ngga salah ada Rp 2000 triliun lebih, itu harus dikurangi. Karena jelas penerimaan akan dihitung dari situ dan membawa implikasi kepada harmonisasi alokasi anggaran," kata Idrus saat dihubungi wartawan, Kamis (29/10/2015).

Dirinya menjelaskan, lewat fraksi Golkar di DPR pihaknya juga meminta pemerintah agar tidak memaksakan PNM di BUMN.

"Karena jelas itu ngga efektif dan itu ngga pro rakyat, kan terlihat dari penerimaan PNM yang lalu penyerapan rendah, jika pemerintah memperhatikan catatan-catatan yang akan dibacakan di fraksi baru kami bisa menyetujui APBN 2016," katanya.

Menurutnya ada enam pandangan Fraksi Golkar yang bakal dibuka ke publik nanti.

Dirinya juga mengatakan, tahun lalu PMN juga belum semua terserap, sehingga sangat tidak logis masih dicantumkan di RAPBN 2016.

Menurutnya, tak hanya Golkar, kesepakatan itu juga diambil oleh pimpinan parpol yang tergabung dalam KMP yang hadir di Bakrie Tower kemarin.

"Dan hampir semua berpandangan sama kalau RAPBN ini terlalu besar sehingga harus dipangkas. Kita juga melihat itu tidak pro rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga harus dipangkas PMN," katanya.