Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP) Idrus Marham menilai RAPBN 2016 terlalu besar sehingga harus dipangkas. Salah satu cara memangkasnya yakni dengan menghilangkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Idrus menyebutkan, hal itu menjadi keputusan dari rapat yang digelar pimpinan partai yang tergabung di koalisi tersebut, Rabu (28/10/2015) malam.

Sekjen Partai Golkar ini mengatakan, KMP berpendapat dari 24 penerima PMN hampir semua harus dipangkas. Alasannya, di samping tidak pro rakyat, tahun lalu PMN juga belum semuanya terserap.

"Sehingga sangat tidak logis itu masih dicantumkan (di RAPBN 2016-red)," kata Idrus kepada wartawan, Kamis (29/10/2015).

Menurutnya, ada satu PMN yang dianggap KMP masih memungkinkan untuk dikucurkan.

"Kecuali satu itu Askrindo (persero). Perhitungannya kalau itu (Askrindo) diberikan PMN Rp 500 miliar itu maka bisa memberikan asuransi Rp5 triliun," katanya.

Lebih lanjut Idrus mengatakan, KMP menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) di RAPBN 2016 tidak pro rakyat. Openilaian itu menjadi salah satu alasan KMP meminta agar PMN untuk BUMN dipangkas.

Menurutnya, Kementerian BUMN yang dinakhodai Rini Soemarno tidak pro rakyat.

"Kalau soal itu jangankan kita, saya kira anak kecil saja sudah tahu kalau itu tidak pro rakyat," kata Idrus.

Dirinya mengatakan, tahun lalu PMN juga belum semua terserap, sehingga sangat tidak logis masih dicantumkan di RAPBN 2016.

Kesepakatan itu katanya diambil oleh Golkar Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Idrus; Gerindra hadir Ketua Umum Prabowo Subianto, Wakilnya Fadli Zon, dan Sekjen DPP Ahmad Muzani; PKS hadir presidennya Sohibul Iman dan Fahri Hamzah; PPP dihadiri Ketum Djan Faridz; PAN Amien Rais.

"Dan hampir semua berpandangan sama kalau RAPBN ini terlalu besar sehingga harus dipangkas. Kita juga melihat itu tidak pro rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga harus dipangkas PMN," tambahnya.