TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I Fraksi PDIP Effendi Simbolon menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perusahaan BUMN adalah sistem kapitalis.

Menurut Effendi sistem kapitalis tersebut dinilai sebagai cara kerja Presiden Joko Widodo yang dilimpahkan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno

"Kita selalu salahinnya menterinya ternyata presidennya yang mau, kenapa nggak bilang presidennya (kapitalis) sekalian," ujar Effendi Simbolon di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Effendi memberi contoh PT PLN (persero) yang dipaksa untuk terus mengutang.

Hal itu bisa dilakukan karena perusahaan plat merah yang mengurusi kelistrikan di dalam negeri terus dapat suntikan dana PMN untuk modal kerja (Capex/capital expenditure).

"PLN dipacu terus supaya menciptakan utang, itikad perkarakan gimana kemampuan bayar dia, negara lalu memberikan dana segar sebagai modal capexnya," ungkap Effendi.

Effendi berharap agar sistem PMN diubah agar BUMN bisa mandiri dengan sistem manajemen keuangan yang baik.

Dengan modal yang kuat, Effendi yakin BUMN tidak akan tergantung kepada suntikan dana negara.

"BUMN harus diperkuat permodalan, bisa menghasilkan kemampuan bayar. Bukan sapi perah," kata Effendi.

Effendi menambahkan fraksi PDI-P setuju masuknya PMN sebesar Rp 39 triliun di RAPBN tahun anggaran 2016.

Namun syaratnya harus diberikan untuk BUMN yang memiliki proyek membuka lapangan kerja yang besar.

"PMN direalokasi tidak ditempatkan sebagai modal, tapi sektor padat karya yang langsung menyerap tenaga kerja," papar Effendi.