TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Gerindra menolak secara tegas terkait adanya suntikan dana segar kepada badan usaha milik negara (BUMN) melalui penyertaan modal negara (PMN).

Dana PMN yang direncanakan Rp 39 triliun untuk BUMN itu lebih baik direalokasi ke sektor yang langsung menyentuh ke rakyat.

"Kalau mau (PMN) direalokasi. Bisa untuk sektor pertanian, pembangunan dan sektor yang menyentuh rakyat lainnya," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu menuturkan, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap PMN untuk BUMN tersebut.

Karena jika BUMN dimanjai dengan PMN setiap tahun berarti perusahaan negara tersebut tidak produktif.

"Sampai kapan BUMN disusui dari APBN? Kasian rakyat," tegasnya.

Masih kata Fadli, BUMN hendaknya tidak menggerogoti uang rakyat dengan setiap tahun mengajukan PMN.

Karena menurutnya, BUMN seharusnya memiliki manfaat untuk hajat hidup orang banyak.

"BUMN bukan untuk segelintir orang saja. BUMN jangan dijadikan sapi perahan," katanya.