TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)  2016 dianggap kecil sekali anggaran yang dialokasikan yang berpihak pada kaum buruh. Termasuk kepada angkatan kerja seperti Lulusan SMP dan SMA yang non skill, yang terpaksa tidak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena dari keluar tidak mampu

"Hal ini tercermin dengan rendahnya dana alokasi APBN 2016 disektor ketenagakerjaan. Hanya 0,3 persen dari total APBN 2016 sebesar 2121,3 triliun Untuk pengeluaran pengembangan sumber daya manusia," ungkap Ketua Umum FSP BUMN Bersatu, Arief Poyuono, Jumat (27/10/2015).

"Khususnya untuk peningkatan kompentensi untuk , sertifikasi profesi, pelatihan K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja ), pemberdayaan pekerja rentan korban PHK, TKI purna. Dan Pengembangan serta mengaktifkan kembali BLK-BLK diseluruh Indonesia," tambahnya.

Padahal, kata Arief, jika pekerja dan angkatan kerja baru yang mempunyai skill yang tinggi dan kompentensi serta berkualitas, menjdi kunci dari tingkat produktivitas suatu negara menghasilkan barang dan jasa. Yang tentunya memberikan efek pada meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

Belajarlah dari Singapore yang menurutnya, negaranya tidak mempunyai sumber daya alam sejak merdeka hingga sekarang. Namun mengalokasikan anggaran belanja negaranya sangat significan.

"Rata rata 6,9 persen dari total jumlah APBNnya ditahun 2015 atau 70 triiyun rupiah untuk pengembangan sumber daya manusia untuk menciptakan tenaga kerja yang trampil dan professional yang siap bersaing," papar Arief.

"Jadi lumrah saja setiap tahun permasalahan kenaikan Upah minimum selalu menjadi penolakan oleh pengusaha. Karena apabila penaikan upah ini tidak dibarengi dengan peningkatan ketrampilan tenaga kerja dan produktivitas, maka beban perusahaan akan bertambah berat," tegasnya.

Apalagi akhir tahun 2015, Arief mengingatkan, Indonesia memasuki pasar bebas regional antar negara–negara ASEAN. ASEAN Economic Community (AEC) atau lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Yang dibentuk dengan tujuan, meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas perekonomian masyarakat di Negara ASEAN yang disusun membentuk 4 pilar pada blueprint AEC.

Beberapa sektor yang menjadi prioritas dalam MEA adalah sector industry dan jasa, dimana terdapat 7 sektor barang industry yang terdiri dari atas produk pertanian, perikanan, elektronik, produk berbasis karet, tekstil,otomotif, dan kayu.

Sedangkan untuk sektor jasa terdapat 5 sektor. Yaitu, transportasi udara, turisme, jasa logistic, pelayanan kesehatan, dan e-asean.

Karena itu, imbuhnya, untuk dapat bersaing dalam MEA salah faktor terpenting bagi Indonesia adalah kesiapan SDM yang berkualitas untuk bisa bersaing.

"Akan tetapi kalau alokasi anggaran hanya 0,3 persen dari APBN 2016 itu cuma omong kosong dengan Trisakti dan Nawacita nya untuk bisa berdikari disegala bidang kalau tidak ada keinginan untuk pengembangan SDM yang berkualitas dalam APBN 2016," Arief menegaskan.