TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat menyoroti Pansus Pelindo II yang dinilainya tidak penting dan terlalu kecil dibentuk oleh DPR.

“Pelindo itu tidak ada apa-apanya kok itu bisa dijadikan hak angket dengan membentuk pansus. Itu kasus kecil, tidak usah diselesaikan melalui mekanisme pansus,” kata Benny K Harman saat sidang paripurna, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Menurut Benny, Pansus Pelindo II tidak seperti usulan pembentukan Pansus Asap karena efek yang dirasakan masyarakat sangat dahsyat.

Pernyataan sama disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andi Akmal Pasluddin.

“Dari sisi manfaat dan kegentingan, jelas pansus asap lebih penting daripada Pansus Pelindo yang tidak luas cakupannya, karena masalah asap yang terdampak hampir 40 juta jiwa,” kata Andi.

Sebelumnya, keberadaan Pansus Pelindo II memang sudah banyak yang mengkritisi karena dari sisi urgensi maupun motifnya dianggap tidak jelas. Bahkan, di internal pansus sendiri sudah muncul saling kecurigaan atas adanya motif politik bahwa pansus pelindo hanya untuk tujuan politik menjatuhkan jabatan seseorang.

Anggota Pansus Pelindo II dari PKS Refrizal bahkan mencurigai bahwa Pansus Pelindo II ini jadi alat politik PDIP untuk menjatuhkan Menteri BUMN Rini Soemarno.