TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengakui bahwa partai-partai dari Koalisi Merah Putih (KMP) masih mempertanyakan Rancangan APBN 2016.

Padahal rencananya DPR akan menentukan diterima atau tidaknya rancangan tersebut pada Jumat (30/10/2015).

"Memang KMP ada mempertanyakan pos-pos anggaran yang perlu jadi perhatian," kata Jusuf Kalla kepada wartawan usai menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Menteri Tenaga Kerja negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), di Hotel Mulya, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).

Soal gelagat partai-partai KMP di DPR akan menolak rancangan tersebut, Jusuf Kalla mengaku tidak tahu. Namun pemerintah akan terus berupaya memperbaiki rancangan anggaran tersebut, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kubu KMP.

"Kita akan bicarakan lagi dengan Menteri Keuangan," ujarnya.

Wakil Ketua DPR, yang juga merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah mengkritisi masuknya anggaran tax amnesty atau pengampunan pajak ke dalam asumsi postur rancangan APBN 2016 yang dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Padahal DPR sendiri belum kelar membahas pengampunan pajak, namun pemerintah sudah memasukkan asumsi pemasukan negara dari pengampunan pajak.

Tak hanya dari KMP, politikus dari partai pendukung pemerintah pun ikut-ikutan mempertanyakan RAPBN 2016. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, mengkritik prioritas pemerintah untuk menambah alokasi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Di tengah kelesuan ekonomi, ia menilai prioritas tersebut tidak patut, karena uang negara akan lebih banyak dinikmati oleh investor asing dibandingkan rakyat sendiri.